Kesepakatan Musa Abu Marzouq dan Izzam al-Ahmad, para wakil Hamas dan Fatah untuk membentuk pemerintahan koalisi dalam waktu dekat, membuat gusar para pejabat Israel.
IRNA (28/4) melaporkan, dalam hal ini radio Deutsche Welle Jerman menyebutkan, para wakil Fatah dan Hamas tidak mempedulikan kekhawatiran Israel dan menekankan bahwa masalah ini sepenuhnya urusan internal.
Sumber itu menambahkan, para pejabat Palestina Rabu malam (27/4) menyatakan bahwa gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas, telah menandatangani kesepakatan awal dengan Hamas.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, friksi berkepanjangan kedua pihak juga telah berakhir dan akan dibentuk pemerintahan transisi koalisi untuk menggelar pemilu.
Kesepakatan itu ditandatangani secara rahasia di Mesir. Hal ini tak ayal menyulut reaksi para pejabat rezim Zionis Israel.
Tel Aviv menyatakan bahwa kesepakatan Fatah-Hamas itu tidak akan mewujudkan perdamaian dan Mahmoud Abbas harus menjaga jarak dengan Hamas.
Para analis Arab berpendapat bahwa berakhirnya friksi antarkelompok Palestina merupakan kemajuan penting yang akan mendukung proses pembentukan negara independen Palestina.
Delegasi perunding Fatah, Izzam al-Ahmad di Kairo mengatakan, "Kesepakatan awal dengan Hamas menekankan pembentukan pemerintahan koalisi dan independen untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan parlemen."
Dijelaskannya bahwa pemilu akan digelar secara menyeluruh di Palestina dalam delapan bulan mendatang dan Liga Arab akan ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan pemilu.
IRNA (28/4) melaporkan, dalam hal ini radio Deutsche Welle Jerman menyebutkan, para wakil Fatah dan Hamas tidak mempedulikan kekhawatiran Israel dan menekankan bahwa masalah ini sepenuhnya urusan internal.
Sumber itu menambahkan, para pejabat Palestina Rabu malam (27/4) menyatakan bahwa gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas, telah menandatangani kesepakatan awal dengan Hamas.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, friksi berkepanjangan kedua pihak juga telah berakhir dan akan dibentuk pemerintahan transisi koalisi untuk menggelar pemilu.
Kesepakatan itu ditandatangani secara rahasia di Mesir. Hal ini tak ayal menyulut reaksi para pejabat rezim Zionis Israel.
Tel Aviv menyatakan bahwa kesepakatan Fatah-Hamas itu tidak akan mewujudkan perdamaian dan Mahmoud Abbas harus menjaga jarak dengan Hamas.
Para analis Arab berpendapat bahwa berakhirnya friksi antarkelompok Palestina merupakan kemajuan penting yang akan mendukung proses pembentukan negara independen Palestina.
Delegasi perunding Fatah, Izzam al-Ahmad di Kairo mengatakan, "Kesepakatan awal dengan Hamas menekankan pembentukan pemerintahan koalisi dan independen untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan parlemen."
Dijelaskannya bahwa pemilu akan digelar secara menyeluruh di Palestina dalam delapan bulan mendatang dan Liga Arab akan ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan pemilu.
Sumber : IRIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar