Perekonomian Israel Mulai Kacau

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Rabu (9/2) melakukan pertemuan dengan para pemimpin asosiasi pedagang dan serikat buruh, untuk mencegah meningkatnya kemarahan warga serta pemogokan massal akibat naiknya harga sembako dan BBM. Sebagaimana dilansir AFP, pemerintah Netanyahu mengusulkan sebuah paket kebijakan untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan bensin untuk meredam kemarahan publik. Pertemuan darurat ini digelar menyusul ancaman para pemimpin sejumlah asosiasi di wilayah pendudukan Palestina untuk menyerukan aksi mogok massal, sebagai protes terhadap ketidakmampuan pemerintah mengontrol kenaikan harga barang. Sepanjang 2010 lalu, harga roti naik hingga 10 persen, bensin 13 persen dan harga air melonjak mencapai 134 persen. Warga Israel juga menghadapi tekanan akibat naiknya harga properti dan biaya transportasi serta pajak tidak langsung. Namun, para pemimpin asosiasi mengklaim, pertemuan gagal mencapai kesepakatan,

karena Netanyahu sama sekali tidak mengambil langkah tepat untuk mengurangi berbagai gesekan saat ini. Ketua komisi urusan finansial parlemen Israel, Moshe Gafni memperingatkan, naiknya harga akan memicu kekacauan internal. "Kita tidak bisa hidup dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Tentunya ada bahaya protes sosial," pungkasnya. Sementara itu, seiring dengan memburuk situasi politik di Mesir dan ekonomi Israel, badan imigrasi Mesir telah menerima intruksi untuk melarang warga Palestina memasuki negara itu. Menurut kantor berita AFP, sebanyak 12 warga Palestina telah dideportasi ke negara asal mereka sebagai penerapan intruksi tersebut. Seorang pejabat di kontrol navigasi Bandar Kairo mengatakan bahwa maskapai juga diperintahkan untuk tidak mengangkut warga Palestina ke Mesir. Sumber di kedutaan besar Palestina di Kairo, yang menolak disebut namanya, membenarkan kabar tersebut. Namun, mereka yang telah memiliki tempat tinggal di Mesir, begitu pula wanita Palestina yang menikah dengan pria Mesir serta pemegang paspor diplomatik, mendapat pengecualian. Pemerintah Mesir tidak menyebutkan alasan mereka menerapkan kebijakan tersebut. Namun, kuat dugaan, maraknya aksi demonstrasi di Palestina menentang kekuasaan presiden Mubarak, menjadi penyebabnya. Akan tetapi, menurut staf kedubes Palestina di Kairo, kebijakan tersebut bersifat sementara sampai Mesir dalam keadaan kondusif. -voiceofpalestine.net-